Bank Sentral dan Bank Umum

 Bank Sentral

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Secara umum, fungsi bank sentral dalam sistem perbankan antara lain: (Siamat, 1993, hal:26)

1.      Melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan;

2.      Memberi nasehat pada pemerintah untuk soal-soal moneter dan keuangan;

3.      Melakukan pengawasan, pembinaan,dan pengaturan perbankan;

4.      Sebagai banker’s bank atau lender of last resort; (Banker’s bank : dianggap sebagai Bank-nya Bank; Lender of last resort : pemberi pinjaman pada tingkat terakhir (kredit likuiditas darurat)).

5.      Memelihara stabilitas moneter;

6.      Melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi;

7.      Mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat.

Pada Bab II Pasal 4 point 1 UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dikatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Kemudian pada pasal 8 disebutkan tentang tugas-tugas BI adalah:

1.      Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

2.      Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

3.      Mengatur dan mengawasi bank.

Bank Umum

Pengertian Bank Umum menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, Bank Umum merupakan lembaga keuangan yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya dengan fungsi menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing (Valas), menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek dan lain sebagainya.

Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan di bawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu:

1.      Penciptaan uang. Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan possisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

2.      Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran. Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3.      Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

4.      Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional. Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

5.      Penyimpanan Barang-Barang Berharga. Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

Pemberian Jasa-Jasa Lainnya. Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank

Otoritas Jasa Keuangan

Definisi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Tujuan OJK

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1.      Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

2.      Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

3.      Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

  Tugas dan Wewenang OJK

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. memberikan dan/atau mencabut:
1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Metode Pembayaran Internasional

System atau metoda pembayaran internasional merupakan suatu cara atau metoda yang digunakan dalam menyelesaikan pembayaran akibat terjadinya transaksi ekonomi atau perdagangan internasional antar negara. Beberapa metoda atau cara pembayaran internasional yang umum digunakan untuk memenuhi segala kewajiban dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional adalah:

1.      Cash In Advance, Prepayment, Advance Payment

Cash In Advance adalah suatu cara pembayaran internasional yang dilakukan oleh pembeli atau importer kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Pembayarannya dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan, full payment atau sebagian, parsial payment. Pembayaran biasanya dilakukan dengan cara mentransfer dana secara langsung ke rekening eksportir.

2.      Open Account

Open account merupakan suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan setelah produk/barang dikirim dan terjual atau setelah jangka waktu tertentu. System ini biasa dilakukan oleh importir dan eksportir yang sudah berhubungan dagang cukup lama, atau sudah saling kenal dan percaya penuh atas kredibilitas importirnya. System pembayaran ini biasa dilakukan juga oleh perusahaan dan afiliasinya atau intra perusahaan multinasional, MNC.

Pada system pembayaran open account, penjual hanya mengirim faktur kepada pembeli untuk dibayar setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. System ini memberikan resiko yang tinggi pada penjual ketika terjadi kegagalan pembayaran, default oleh pembeli.

3.      Letter Of Credit. L/C

Letter of credit adalah suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli/importer yang ditunjukkan kepada penjual/eksportir/beneficiary melalui advising/conforming bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C tersebut dipenuhi.

4.      Draft, Wesel, Commercial Bill of Exchange

Draft merupakan sebuah dokumen yang prinsipnya berisi suatu intruksi dari eksportir kepada importir untuk membayar barang atau produk yang telah dibelinya. Dalam Dokumen ini tertulis perintah dari eksportir, drawer yang ditujukan kepada importir, drawee atau agennya untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dan dalam jangka waktu atau tanggal tertentu kepada pihak yang ditunjuk atau pemegang atau pembawa draft tersebut.

Metode pembayaran ini lebih beresiko bagi eksportir karena tidak ada jaminan dari bank importir. Artinya jika importir tidak mampu membayar draft yang dikirimkan eksportir, bank tidak memiliki kewajiban untuk menutup pembayarannya.

5.      Consignment, Konsinyasi

Consignment atau Konsinyasi adalah suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan oleh importer kepada eksportir setelah produk atau barangnya laku terjual kepada pihak ketiga.  Dengan metoda ini eksportir akan mengirim barang kepada importir tetapi hak kepemilikan barang tersebut tetap dipegang oleh eksportir. Dengan system ini, importir bertindak sebagai pemasaran dari pihak eksportir. Pembayaran baru dilakukan setelah importir mampu menjual barang dan menerima pembayaran dari penjualannya.

6.      Private Compensation

Private compensation merupakan cara pembayaran internasional yang dilakukan antara importir dengan ekspotir dengan melakukan kompensasi penuh atau sebagian utang-piutang. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Metoda ini menggunakan pihak ketiga untuk mengurangi atau meniadakan transfer valuta asing ke luar negeri.